Industri kebudayaan = Sistem Politik Liberal
Interaksi secara kultural terhadap perkembangan media massa seperti film, radio dan majalah menyusun sebuah sistem yang seragam secara keseluruhan. Industri dekoratif dan pameran berpusat pada negara-negara otoriter, monopoli kebudayaan massa sangat indentik dan garis-garis kerangka kerja artifisialnya ditunjukkan. Teknologi industri kebudayaan tidak lebih dari standarisasi dan produksi massa, dengan mengorbankan pembedaan antara logika kerja dan logika sistem sosial. Perbedaan tampak nyata ketika industri kebudayaan memainkan peran subjek dan liberal, semua partisipan menjadi pendengar dan secara otoritatif menundukkan mereka untuk menyiarkan program yang sama persis. Kesatuan yang kejam di dalam industri kebudayaan adalah bukti apa yang terjadi di dalam politik. Publik dilayani dengan sejumlah hirarki industri kebudayaan, setiap orang harus bertingkah laku sesuai dengan yang ditentukan dan disusun sebelumnya. Media teknik dipaksa untuk seragam, dan televisi sebagai sintesis dari radio dan film. Manusia harus menerima apa yang ditawarkan oleh pabrik kebudayaan kepadanya, perkembangan industri kebudayaan menyebabkan dominasi efek, sentuhan yang nyata dan detail teknik.
Film memaksa korbannya menyamakan secara langsung realitas yang terjadi pada penonton, artinya apa yang di tampilkan dalam film merupakan refleksi dari penontonnya. Dalam industri kebudayaan setiap unsur persoalan mempunyai asal usul alat yang sama sebagai jargon, dan gagasan tentang gaya genuin dipandang sebagai kesamaan estetik dari dominasi. Dalam kehidupan nyata, persaingan politik terjadi di ranah media massa. Pemegang kepentingan seakan menjadi otoriter terhadap pembentukan opini publik. Di Indonesia sendiri, dua pemilik media massa merepresentasikan kepentingan partai politiknya masing-masing. Pada masa kampanye pemilihan presiden 2014, kedua media massa tersebut berlomba-lomba menjatuhkan image lawan melalui black campaign. Pencitraan yang dikampanyekan oleh salah satu kandidat, menumbuhkan empati publik karena terekam intimasi calon presiden terhadap kaum proletar baik di media massa maupun media sosial.
Semakin kuat industri budaya, semakin erat ikatannya dengan publik sehingga industri budaya diyakini dapat memonopoli, membentuk, mengontrol dan mendidik mereka. “To be an entertained means to be in agreement”, sesuai dengan kutipan tersebut, publik sepakat mengesampingkan kultur dan norma yang dianggap luhur dalam hierarki sosial menjadi tidak diperhitungkan dalam industri hiburan. Seni hiburan diartikan sebagai pemikiran diluar nalar, penanggalan realitas hidup bahkan ketika karya seni tersebut ditampilkan. Kini, karya seni dapat diproduksi secara massal sehingga mengurangi orisinalitas seni itu sendiri. Reproduksi seni menjadikan industri hiburan sebagai komoditas yang dikomersialkan. Pergeseran fungsi ini tak lagi mengelompokan publik berdasarkan status sosialnya, sebagai contoh, musik Jazz tak lagi dimiliki oleh kaum borjuis seorang, namun juga milik publik dari berbagai status sosial.
Film memaksa korbannya menyamakan secara langsung realitas yang terjadi pada penonton, artinya apa yang di tampilkan dalam film merupakan refleksi dari penontonnya. Dalam industri kebudayaan setiap unsur persoalan mempunyai asal usul alat yang sama sebagai jargon, dan gagasan tentang gaya genuin dipandang sebagai kesamaan estetik dari dominasi. Dalam kehidupan nyata, persaingan politik terjadi di ranah media massa. Pemegang kepentingan seakan menjadi otoriter terhadap pembentukan opini publik. Di Indonesia sendiri, dua pemilik media massa merepresentasikan kepentingan partai politiknya masing-masing. Pada masa kampanye pemilihan presiden 2014, kedua media massa tersebut berlomba-lomba menjatuhkan image lawan melalui black campaign. Pencitraan yang dikampanyekan oleh salah satu kandidat, menumbuhkan empati publik karena terekam intimasi calon presiden terhadap kaum proletar baik di media massa maupun media sosial.
Semakin kuat industri budaya, semakin erat ikatannya dengan publik sehingga industri budaya diyakini dapat memonopoli, membentuk, mengontrol dan mendidik mereka. “To be an entertained means to be in agreement”, sesuai dengan kutipan tersebut, publik sepakat mengesampingkan kultur dan norma yang dianggap luhur dalam hierarki sosial menjadi tidak diperhitungkan dalam industri hiburan. Seni hiburan diartikan sebagai pemikiran diluar nalar, penanggalan realitas hidup bahkan ketika karya seni tersebut ditampilkan. Kini, karya seni dapat diproduksi secara massal sehingga mengurangi orisinalitas seni itu sendiri. Reproduksi seni menjadikan industri hiburan sebagai komoditas yang dikomersialkan. Pergeseran fungsi ini tak lagi mengelompokan publik berdasarkan status sosialnya, sebagai contoh, musik Jazz tak lagi dimiliki oleh kaum borjuis seorang, namun juga milik publik dari berbagai status sosial.
Standarisasi menjadi metode utama yang digunakan industri kapitalis, dimana industri budaya menghasilkan berbagai bentuk produknya. Kebebasan publik dalam memilih produk industri tersebut menciptakan pseudoindividuality yang berarti keseragaman semu. Publik seakan-akan memiliki hak untuk menentukan pilihannya sendiri, tetapi sesungguhnya kaum kapitalis telah mengklasifikasikan opsinya. Jika pada mulanya industri budaya dianggap sebagai pencerahan, namun pada akhirnya hal ini merupakan kebohongan publik semata. Tujuannya publik didoktrin untuk produktif namun bersifat konsumtif, sehingga menghasilkan generasi kapitalis baru.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar